Pilkada 2018 Bakal Habiskan 14,3 Triliun

JAKARTA — Pilkada serentak 2018 akan diikuti 171 daerah. Enam di antaranya ada di Sulawesi Utara (Sulut). Yakni Minahasa, Minahasa Tenggara, Bolmong Utara, Kota Kotamobagu, Talaud, dan Sitaro. Anggaran yang akan digunakan untuk pesta demokrasi ini, belum semuanya fix. Karena dari enam daerah belum semuanya menandatangani NPHD. Jika ditotal seluruh Indonesia, anggaran Pilkada 2018 mencapai angka yang fantastis, Rp 14,3 miliar.

 

Dengan anggaran sebesar itu, besaran yang digunakan berpotensi melampaui dana yang dibutuhkan untuk Pemilu 2014. Saat itu total anggaran yang dibutuhkan KPU hanya Rp 13 triliun hingga Rp 14 triliun.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan, sangat wajar jika anggaran tahun 2014 dan 2018 berbeda karena kondisinya juga sudah beda. Selain inflasi, saat Pemilu 2014 kebutuhan kampanye mulai alat peraga, bahan kampanye, hingga iklan di media massa menjadi beban peserta. Sebaliknya, sejak Pilkada Serentak 2015, semua dibebankan ke penyelenggara (KPU). ”Pilkada 2018 kan benar-benar daerah semua. Pemilihnya lebih dari 60 persen pemilih nasional,” imbuhnya.

Selain itu, lanjut Arief, anggaran Rp 14,3 triliun yang diajukan 171 daerah belum tentu disetujui seluruhnya. Mungkin angka yang disetujui hanya sekitar 70 persen dari total yang diajukan. ”Dari 70 persen itu, kemungkinan realisasinya paling 60 persen. Jadi di bawah Rp 10 triliun,” bebernya. Apalagi, lanjut dia, jika jumlah pasangan calon yang mendaftarkan diri di bawah jumlah yang diperkirakan.

Lantas, apakah KPU sengaja mengajukan anggaran lebih besar? Pria asal Surabaya tersebut membantahnya. Dia menegaskan instruksinya ke daerah adalah mengajukan anggaran secara riil.

 

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap KPU bisa mengajukan anggaran sehemat-hematnya. Bila ada kebutuhan yang bisa dicarikan alternatifnya, tidak perlu dianggarkan. ”Misalnya kebutuhan mobil, kan bisa pinjam ke pemda, enggak harus beli dulu. Saya kira penting juga ada efisiensi,” tuturnya.

Bagaimana kesiapan anggaran daerah? Politikus senior PDI-P tersebut menegaskan ketersediaannya. Hanya, mungkin tidak dicairkan secara sekaligus. Tapi terbagi dalam APBD 2017 dan 2018.

Penyebabnya adalah terbatasnya jumlah anggaran. Jika dicairkan pada tahun anggaran yang sama, Tjahjo khawatir kebutuhan daerah lainnya terabaikan.

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kemendagri Soedarmo memerintahkan Kepala Badan Kesbangpol di 171 daerah yang akan menggelar Pilkada 2018, memperkuat Tim Pemantauan, Pelaporan, dan Evaluasi Perkembangan Politik di daerah.

Tim yang pembentukannya dipayungi Permendagri Nomor 61 Tahun 2011 ini merupakan semacam tim deteksi dini, yang selama ini sudah ada. Hanya saja, perlu diperkuat lagi perannya jelang Pilkada serentak 2018 yang berlangsung di 171 daerah.

Pria berpangkat Mayjend itu menyampaikan hal tersebut di hadapan para kepala Badan Kesbangpol 171 daerah yang akan menggelar Pilkada 2018, dalam acara Rakor Sinkronisasi Program dan Kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri, Dalam Rangka Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2018, di gedung Ditjen Polpum Kemendagri, Jakarta, Rabu (24/5) lalu.

Di tempat yang sama, Direktur Politik Dalam Negeri Bahtiar, mengingatkan jajaran Badan Kesbangpol di 171 daerah yang akan menggelar Pilkada untuk meningkatkan koordinasi, termasuk dengan Kemendagri.

“Karena Pilkada serentak 2018 berhimpitan waktunya dengan Pemilu 2019 yang juga dilakukan serentak, yakni pemilihan DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta Pilpres,” ujar Bahtiar. Tahapan pemilu 2019 sudah dimulai Agustus 2018.

Be the first to comment

Leave a Reply