Fahri, Fadli Zon, dan Anggota Pansus Angket KPK Diadukan ke MKD






Jakarta – Koalisi Tolak Hak Angket KPK (Kotak) melaporkan Fahri Hamzah, Fadli Zon dan 23 anggota pansus Hak Angket KPK ke Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Mereka dilaporkan atas dugaan melanggar kode etik DPR.

“Adapun substansi laporan kami atas nama diduga Fahri Hamzah, Fadli Zon dan 23 nama anggota yang terkait pansus hak angket KPK yang bertendangan dengan Undang-undang MD3. Di dalamnya ada ketentuan harus 1/2 dari anggota DPR dan 1/2 dari anggota DPR yang hadir untuk pansus angket itu. Tapi nyatanya semua tidak sesuai dan transparan,” ujar salah satu anggota koalisi, Julius Ibrani dari Pusat Bantuan Hukum Indonesia di MKD, gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (12/6/2017).

Fahri, Fadli Zon, dan Anggota Pansus Angket KPK Diadukan ke MKD / Fahri, Fadli Zon, dan Anggota Pansus Angket KPK Diadukan ke MKD / Foto: Hary Lukita Wardani/detikcom

Kotak terdiri dari Tangerang Public Transpancy Watch, ICW, Lembaga Bantuan Hukum Pers, Pusat Bantuan Hukum Indonesia, Pusat Pendidikan Antikorupsi Universitas Nahdatul Ulama Indonesia, Tangerang Education Center dan Indonesua Budget Center. Laporan Kotak telah diterima oleh sekretariat MKD. Hanya saja ada beberapa hal yang harus dilengkapi dan diberi waktu hingga 14 hari untuk membereskannya.

“Kami juga datang ke sini dengan keyakinan laporan akan diproses. Mengingat DPR masih ada citra yang harus dipertahankan ke publik agar tetap percaya,” kata Julius.

“Jadi kalau tidak diusut itu mengamini asumsi publik yang negatif terhadap DPR. Mengatakan DPR tidak relevan dan anti korupsi,” sambung dia.

Selain itu, Peneliti Indonesia Corruption Watch Tibiko Zabar, menjelaskan dua pimpinan DPR tersebut yang terlibat dalam pembentukan dan pengesahan pansus hak angket KPK. Menurut Tibiko, hal itu tidak seharusnya dilakukan oleh pimpinan mengingat pembentukan pansus yang cacat prosedur.

“Kenapa mereka berdua (Fahri dan Fadli) karena saat tanggal 28 Fahri yang memimpin sidang paripurna. Sedangkan Fadli Zon yang membentuk dan mengesahkan pansus hak angket KPK, padahal itu tidak sesuai dengan prosedur,” jelas Tibiko.

Fahri, Fadli Zon, dan Anggota Pansus Angket KPK Diadukan ke MKD / Fahri, Fadli Zon, dan Anggota Pansus Angket KPK Diadukan ke MKD / Foto: Hary Lukita Wardani/detikcom

Tibiko dan ketiga rekannya terlihat menggunakan masker penutup mulut. Hal ini dilakukan sebagai simbol bahwa mereka mencium aroma tidak sedap yang di pansus hak angket KPK ini.

“Kami memakai masker ini simbol, karena kami mencium bau tidak sedap terkait hak angket terhadap KPK. Kita ingatkan lagi kepada anggota DPR jangan menjadikan hak angket KPK ini dalam kepentingan kelompok dan pribadi jika ingin publik masih percaya,” terangnya.

Kotak meminta empat rekomendasi terkait pelaporannya ini. Fira Mubayyinah, pengajar dari Pusat Pendidikan Anti Korupsi Universitas Nahdatul Ulama Indonesia menjabarkan empat hal tersebut.

“Pertama untuk segera dan secepatnya melakukan pemanggilan kepada terlapor satu, dua dan tiga. Kedua menghentikan hak angket yang terus digulirkan tujuannya agar kita menuntaskan perkara korupsi ini selesai. Ketiga menegakan kode etik dengan maksimal dan terakhir memberikan info update perkembangan pelaporan kami,” imbuh Fira.

Ia juga mengatakan untuk mekanisme pemberhentian dan hukuman kepada terlapor harus sesuai dengan prosedur yang berlaku. “Ya tentu tidak keluar dari jalur yang ada. Kita tetap harus sesuai dengan rulenya,” tutup Fira.

(lkw/imk)



Source link

Be the first to comment

Leave a Reply