Pansus angket KPK dinilai berlebihan dan mengkhawatirkan



Merdeka.com – Para aktivis dan pegiat anti korupsi di Yogyakarta menolak hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diajukan oleh DPR. Penolakan para pegiat antikorupsi yang terdiri dari akademisi, mahasiswa, masyarakat sipil dan organisasi kemasyarakatan ini disampaikan di Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM, Selasa (13/6) malam.

Dekan Fakultas Hukum UGM, Sigit Riyanto mengatakan, apa yang dilakukan oleh DPR terkait hak angket KPK sudah mengkhawatirkan. Dia menilai, langkah DPR sudah berlebihan dalam hak angket KPK.

“Seluruh elemen yang sepakat dengan antikorupsi harus menolak hak angket ini. Para pejuang antikorupsi mesti terus melipatgandakan energi dan jaringan,” katanya di Pukat UGM, Yogyakarta, Selasa (13/6) malam.

Penolakan terhadap hak angket, dia mengungkapkan, harus digalakkan lewat media sosial maupun media mainstream. Tujuannya untuk menanamkan kepada masyarakat agar menolak hak angket dan mendukung gerakan antikorupsi.

“Korupsi itu dosa. Ini harus ditanamkan di hati masyarakat. Jangan sampai generasi mendatang dihidupi dari hasil korupsi,” tutur Sigit.

Untuk menolak hak angket, peneliti Pukat UGM Zaenurrohman mengatakan, pihaknya akan terus berkomunikasi dengan pusat kajian antikorupsi di kampus-kampus di Indonesia untuk menolak hak angket. Berdasarkan informasi yang dimilikinya, DPR kemungkinan bakal mensosialisasikan hak angket itu ke sejumlah perguruan tinggi di Indonesia.

“Semula hak angket KPK hendak minta rekaman politisi Miryam S Haryani dibuka. Tetapi justru saat ini mengarak pada pelemahan KPK. Sejumlah partai yang awalnya sebagai pendukung pemerintah kemudian balik kanan memberi dukungan hak angket KPK, seperti PDI Perjuangan, PPP, NasDem dan Hanura. Hak angket saat ini salah alamat dan berkembang pada wacana revisi UU KPK,” tegasnya.

Melihat gelagat sejumlah partai pendukung pemerintah yang mendukung hak angket KPK, Zaenurrohman mempertanyakan, konsistensi partai-partai tersebut. Untuk mengatasi permasalahan hak angket KPK ini diperlukan ketegasan dari Presiden Jokowi.

“Presiden Jokowi harus berdiri paling depan dalam mendukung KPK,” pungkasnya. [noe]



Source link

Be the first to comment

Leave a Reply