PRESIDEN : TIDAK ADA TOLERANSI BAGI PELAKU KORUPSI



http://www.setkab.go.id/berita-10038-presiden-tidak-ada-tolerasi-atas-pelaku-korupsi.html

Presiden: Tidak Ada Tolerasi Atas Pelaku Korupsi

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggelar rapat konsultasi dengan para penegak hukum di Istana Negara, Jakarta, Kamis (29/8).

Presiden menegaskan tidak ada toleransi dalam bentuk apapun dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Presiden tetap menempatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagai agenda prioritas yang utama.

Pertemuan dihadiri Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, Jaksa Agung Basrief Arief, dan Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto menyampaikan hal itu dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (29/8)

Kepada Kepala Lembaga Penegakan Hukum, kata Djoko, Presiden menjelaskan paket-paket kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi, dalam rangka menata perekonomian yang lebih baik tanpa harus melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketua MA, BPK dan KPK sepakat terhadap ajakan Presiden SBY untuk tetap melakukan sinergi dan koordinasi dalam melanjutkan dan menjamin program-program pembangunan, dan lancarnya paket-paket kebijakan tersebut.

“Oleh karena itu sinergi di dalam preventif terhadap penyelewengan-penyelewengan dan penyalahgunaan , tindak korupsi, menjadi isu utama dalam pertemuan koordinasi dan konsultasi itu,” kata Djoko Suyanto.

Presiden, menurut Djoko, juga menjadikan paket-paket kebijakan dan program-program pemerintah yang lain sebagai alat deteksi dini yang efektif. “Informasi awal mengenai segala potensi tindakan penyelewengan bisa segera diberikan kepada aparat pemerintah atasan yang bersangkutan. Sehingga pencegahan bisa dilakukan sedini mungkin, ” katanya.

Djoko memberi contoh bila di suatu instansi ada sinyalemen tindak korupsi, maka laporan yang muncul bukan kepada lembaga terkait, tapi kepada instansi yang lain, misalnya melalui LSM, KPK BPK bisa melalui lembaga yang lain.

Apabila informasi seputar potensi penyelewengan terhadap aturan, ataupun perilaku yang bersangkutan bisa diketahui lebih awal oleh aparat penegak hukum, kemudian disampaikan kepada atasan yang bersangkutan paling tidak sudah bisa mengurangi tindakan korupsi.

“Sehingga potensi penyalahgunaan atau penyelewengan itu bisa di cut dulu, sehingga programnya masih bisa berjalan dengan baik. Jangan ditunggu sampai dilakukan pelanggaran,” kata Djoko.

Pada pertemuan ini, Presiden mengapresiasi peran MA, BPK dan KPK dalam supervisi program-p;rogram preventif tersebut. Dalam pelaksanaannya, Presiden mendelegasikan setiap konsultasi dan koordinasi kepada Menko Polhukam.

source

Be the first to comment

Leave a Reply