Kartu Mati Prabowo Untuk Pilpres 2019


Sampai hari ini, desas desus bahwa Prabowo Subianto akan kembali maju mencalonkan dirinya menjadi Presiden Indonesia di ajang Pemilihan Presiden 2019 masih terdengar santer dan ramai diberitakan. Namun dari semua berita yang ada, sepertinya konfirmasi ikut atau tidaknya Prabowo di ajang bergengsi ini, masih belum terdengar. Partai Gerindra sendiri masih menunggu jawaban kesediaan Prabowo untuk diusung kembali di Pilpres 2019 nanti.

Paska disahkannya Undang-Undang Pemilu, dimana angka ambang batas presiden adalah tetap 20%, memang agak menyulitkan Partai Gerindra untuk mengusung jagoannya. Koalisi beberapa partai tidak bisa lagi dihindari sebagai satu-satunya jalan keluar untuk mencapai angka 20% atau mereka cukup duduk manis melihat Jokowi melenggang dengan tenang tanpa lawan menuju singgasa di Istana.

Namun, kalaupun Partai Gerindra berhasil mengumpulkan beberapa partai untuk berkoalisi dan berhasil mencapai ambang batas presiden di angka 20%, saya tidak yakin juga Prabowo akan keluar jadi pemenang Pemilu 2019 nanti. Pasalnya, Prabowo terlalu banyak mengantongi kartu mati di saku celananya. 

Salah satu kartu mati Prabowo Subianto adalah Anies Baswedan. 

Analisa politik saya tentang pemilihan Anies menjadi Calon Gubernur Jakarta pada awalnya diarahkan untuk melengserkan Jokowi dan menjadikah Ahok sebagai pintu masuk untuk menggoyang Istana. Kalau ajang Pilkada Jakarta berhasil dijadikan media untuk menggoncang Istana, menglengserkan Presiden kita. artinya sedayung 2 pulau langsung terlampaui.

Sampai disana, Anies Baswedan, dengan bantuan Fatwa yang dikeluarkan MUI, berhasil menyingkirkan Ahok. Tapi rencana menggoyang Jokowi, mereka terpaksa harus gigit jari. Politik senyapnya Jokowi terlalu sulit untuk ditebak. Jangankan oleh lawan, kawan sendiri saja seringnya salah tebak dan kaget.

Siapapun Bandar yang sudah mendanai FPI untuk menggerakkan 7 juta massa di aksi unjuk rasa 212, saat ini dalam keadaan rugi besar. Pasalnya, dua peristiwa yang diharapkan mampu melengserkan Jokowi mengalami kegagalan yang sangat fatal.

PERTAMA, perhitungan mereka sebenanya adalah melihat Ahok memenangkan Pilkada Jakarta. Ini bisa dijadikan alasan yang sangat kuat untuk mengadakan demo besar-besaran, yang mungkin akan menghadirkan massa lebih dari 7 juta untuk menuntut pemerintah membatalkan kemenangan Ahok, karena status dia yang saat itu menjadi tersangka kasus penistaan agama. Mungkin saja 10 juta umat akan membanjiri Jakarta mendemo pemerintah untuk memenjarakan Ahok. Dan kita tahu, pemerintah saat itu sangat berpegang pada Undang-Undang pasal 165 atau 165a KUHP dimana hukuman yang dijatuhkan pada ahok adalah MAKSIMAL 5 tahun penjara, sementara untuk menghentikan seorang Gubernur, Menteri Dalam Negeri mengacuan pada pasal 83 ayat 1 UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daera. Dimana pasal itu mengatakan bahwa mereka yang didakwa melakukan kejahatan yang ancaman hukumannya MINIMAL 5 tahun, lalu akan diberhentikan sementara.

SIkap ini dibuktikan ketika masa cuti Ahok selesai dan Ahok kembali menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Saat itu sangat santer tuntutan Ahok harus diberhentikan tanpa kesediaan mereka menunggu sampai Hakim menjatuhkan hukuman pada Ahok.

Kesempatan pertama untuk menggoyang Istana harus ditunda karena ternyata Ahok kalah di Pilkada!!

KEDUA, ketika Jaksa Penuntut Umum menunutut Ahok 1 tahun penjara dengan 2 tahun masa percobaan, yang artinya, Ahok tidak akan dipenjara dan baru akan dipenjara 1 tahun JIKA dalam 2 tahun dia melakukan kesalahan yang sama yaitu, menistakan agama. Sementara tuntutan 7 juta massa adalah MENUNTUT AHOK UNTUK DIPENJARA, berapapun lamanya, yang pasti Ahok harus di penjara. Dan do’a mereka dikabulkan! Hakim memutuskan hukuman bagi Ahok selama 2 tahun penjara.

Awalnya putusan hakim ini sangat mengejutkan untuk saya. Tapi kemudian saya melihat, putusan Hakim ini, lagi-lagi menghapus alasan mereka untuk menggerakkan massa yang sudah lama direncanakan. Dan harapan terakhir mereka adalah, Ahok mengajukan banding dan banding Ahok membuat dia dibebaskan atau Hakim merubah keputusan seperti yang dituntutkan oleh Jaksa. Lagi-lagi, celah mereka untuk menggotang Istana gagal total setelah Ahok membatalkan rencana bandingnya dia, karena Ahok juga khawatir hukuman dia akan menjadi lebih lama.

Kesempatan kedua untuk menggoyang Istana punah sudah. Mereka harus melihat kenyataan bahwa Anies Baswedan memenangkan Pilkada. Ajang Pilkada menjadikan Anies sebagain pemenang dengan aroma pecundang.

Prabowo Sebenarnya Sudah K.O.

Salah satu tuntutan yang diajukan pada seorang Presiden adalah ketajaman instinct dia dalam hal memilih orang-orang yang tepat untuk menjadi kaki-tangannya. Apalagi sekarang rakyat sudah disuguhkan pertunjukan akrobat menteri-menteri yang ditunjuk Jokowi, mampu membuat kita berdecak kagum. Sederet orang-orang profesional berhasil menggeber pembangunan Indonesia pada masa 3 tahun pertama. Susi Pudjiastuti, Sri Mulyani, Basuki Hadimulyono, Arcandra Tahar, Retno Marsudi, Rini Soemarno, Ignasius Jonan, Tito Karnavoan, Gatot Nurmantyo, bahkan yang terbaru Heru Budi Hartono, adalah nama-nama yang kita kenal sebagai pejabat yang berani, pekerja keras, tidak bisa dibeli dan dibawa kompromi.

Prabowo sebagai decision maker atas penunjukkan Anies Baswedan menjadi Calon Gubernur Jakarta adalah ujian yang harus berhasil dia buktikan bahwa dia piawai memilih orang yang tepat dan bisa bekerja cepat! Sayangnya, latar belakang Anies Baswedan yang gagal menjadi Menteri Pendidikan sudah diabaikan. Kenapa? Karena Prabowo memang tidak menyiapkan Anies untuk memenangkan Pilkada Jakarta.

Kalau Prabowo serius menyiapkan Anies sebagai Gubernur Jakarta, seharusnya dia bisa memberikan masukan atau bahkan mencegah Anies untuk mengkampanyekan program-program yang tidak masuk akal. Aksi kampanye ayat dan mayat lebih ditekankan sebagai bekal dan modal yang disiapkan untuk menjadi landasan aksi unjuk rasa yang lebih dahsyat dari aksi 212 JIKA AHOK MEMENANGKAN PILKADA. Tujuan menggoyang Istana dan mengusir Jokowi keluar dari Istana sudah pasti ada didepan mata.

Prabowo terbuai dengan kepiawai Anies Baswedan menangkal kampanye hitam yang dia lancarkan terhadap Jokowi di Pilpres 2014. Dan perkiraan dia, Anies kalah di ajang PIlkada Jakarta, maka Anies akan dimunculkan sebagai ujung tombak tim sukses dia di Pilpres 2019. Mulut manis Anies akan sangat lancar menghujat Jokowi dengan tajuk “Pelindung Penista Agama”.

Artinya, kemenangan Ahok di Pilkada Jakarta 2017 akan menjadi kekalahan telak Jokowi di Pilpres 2019. Jokowi akan dituduh telah melindungi si penista agama, Jokowi akan dengan mudah diserang dari sisi Agama karena Ahok yang dipandang kafir, dibiarkan menjadi pemimpin masyarakat yang mayoritas muslim. Isu PKI akan mengumandang keras di jagat Indonesia. Isu keberpihakan Jokowi pada Cina dengan ringan bisa diangkat ke awang-awang. 

Sekarang seluruh fakta terbalik. Ahok sudah masuk penjara sesuai dengan tuntutan mereka, Ini menjadi bukti bahwa Jokowi tidak pernah melindungi si penista agama. Di sisi lain, Anies Baswedan telah memenangkan Pilkada Jakarta. Dia dituntut harus mampu membuktikan presitasinya untuk 2 tahun ke depan sampai Pilpres 2019 sebagai bukti bahwa Prabowo tidak salah tunjuk orang.

Kalau Anies Baswedan gagal memimpin Jakarta, artinya Prabowo tidak punya kemampuan untuk mendemonstarsikan “The right man on the right place”. Prabowo sudah mempersembahkan pada warga Jakarta seorang yang gagal. INI MENJADI KARTU MATI UNTUK PRABOWO DI AJANG PILPRES NANTI.

Kalau Prabowo memenangkan Pilpres 2019, bisa terbayang jajaran kabinet dia akan seperti apa dan diisi oleh orang-orang yang bagaimana dari partai apa??? Kalau memilih calon gubernur ibu kota negara saja bisa salah total !!

 

 



Source link

Be the first to comment

Leave a Reply