Hari Ini Uji Kelayakan Digelar, 85 Perwira Tinggi TNI Dimutasi – baranews


Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Hadi Tjahjanto (kanan) serta Menteri ESDM Ignasius Jonan (kedua kanan) menghadiri acara Persiapan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017 dan Institusi Pengelola Keuangan Negara Lainnya dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Selasa (5/12), di Istana Bogor, Jawa Barat. Pertemuan itu sebagai upaya bersama dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara, terutama menjelang penyusunan LKPP tahun 2017. (Sumber: KOMPAS/ANTARA/PUSPA PERWITASARI).

JAKARTA, Baranews.co – Komisi I DPR, Rabu (6/12) ini, akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima TNI. Di tengah proses pergantian Panglima TNI ini, mutasi juga terjadi di lingkungan perwira tinggi TNI.

Dalam keterangan resmi Pusat Penerangan TNI, Selasa, disebutkan, dalam rangka kebutuhan organisasi dan pembinaan karier telah ditetapkan mutasi terhadap 85 perwira tinggi TNI.

Melalui Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/982/XII/2017 tertanggal 4 Desember 2017, mutasi itu terdiri dari 46 Pati TNI Angkatan Darat, 28 Pati TNI Angkatan Laut, dan 11 Pati TNI Angkatan Udara.

Mereka yang dimutasi antara lain Mayor Jenderal (Mayjen) Sudirman (Akmil 1986), yang sebelumnya menjabat Asisten Operasi KSAD, mendapat promosi menjadi Panglima Kostrad menggantikan Letnan Jenderal (Letjen) Edy Rahmayadi (Akmil 1985) dalam rangka pensiun dini. Komandan Korps Marinir (Dankomar) Mayjen (Marinir) Bambang Suswantono (Akademi Angkatan Laut 1987) diangkat menjadi Komandan Pusat Pendidikan dan Latihan (Kodiklat) TNI. Posisi Dankomar selanjutnya dijabat Brigjen Marinir Hasanudin yang sebelumnya Kepala Staf Korps Marinir.

Jika melihat tanggal surat, surat keputusan mutasi Pati TNI ini ditandatangani oleh Jenderal Gatot Nurmantyo satu hari setelah Presiden Joko Widodo menandatangani surat usulan pergantian Panglima TNI ke DPR. Presiden menandatangani surat usulan itu pada 3 Desember dan kemudian dikirimkan ke DPR pada 4 Desember.

Bergerak cepat

Jika proses pergantian Panglima TNI di DPR sudah selesai, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengusulkan segera ada pelantikan panglima baru TNI. “Begitu sudah diputuskan DPR dan disetujui, maka jangan lama dan jangan menunggu saya sampai (memasuki usia pensiun) Maret (2018),” kata Gatot di Istana Bogor, kemarin.

Pelantikan Hadi sebagai Panglima TNI perlu segera dilakukan setelah ada persetujuan DPR, menurut Gatot, untuk menghindari ketidakenakan dalam menjalankan tugas. “Saya bisa pakewuh (jika panglima baru TNI tak segera dilantik). Begitu pun dengan Pak Hadi, jadi gimana gitu, kan. Lebih baik efektif saja. Saya tidak lama, mungkin perlu satu minggu atau lima hari untuk pamitan. Kemudian langsung (pelantikan),” kata Gatot.

Sementara itu, DPR bergerak cepat memproses pergantian Panglima TNI. Dalam Rapat Paripurna DPR, kemarin, Wakil Ketua DPR Fadli Zon membacakan surat Presiden yang berisi permohonan persetujuan DPR atas rencana pemberhentian dengan hormat Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan pengangkatan Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI.

Komisi I DPR yang ditugaskan untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI langsung menggelar rapat internal. “Kami memutuskan uji kelayakan dan kepatutan digelar besok (hari ini). Setelah itu, Komisi I langsung rapat untuk mengambil keputusan,” ujar Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Abdul Kharis Almasyhari.

Dengan demikian, ada kemungkinan hasil uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR, Kamis mendatang, untuk disahkan. Namun, jika tak bisa, paling lambat hasil proses di Komisi I akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR pada Selasa pekan depan.

Menurut Kharis, DPR bergerak cepat karena pada 14 Desember akan memasuki masa reses. Selain itu, berdasarkan UU No 34/2004 tentang TNI, proses di DPR terhadap calon Panglima TNI yang dipilih oleh Presiden harus tuntas paling lambat 20 hari sejak permohonan persetujuan calon panglima diterima DPR.

Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi PDI-P Tubagus Hasanuddin mengatakan, “Pengalaman Komisi I DPR selama ini, Komisi I tak pernah menolak usulan calon panglima yang diajukan Presiden. Sebab, calon yang diajukan sudah memenuhi syarat yang diatur di UU,” katanya. (APA/NDY/EDN/ONG)/Harian KOMPAS



Source link

Be the first to comment

Leave a Reply