Setya Novanto Tersangka, Revolusi Mental Harus Segera Dituntaskan!


Sumber Photo : Liputan6.com

Ketua DPR RI yang sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto, telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Setya Novanto (Setnov) diduga ikut menerima uang “kotor” dalam kasus mega proyek e-KTP (Kompas).

Jika melihat sepak terjang Politikus kelahiran Bandung ini, sepertinya memang sulit memenjarakannya. Berbagai kasus yang membelitnya belum bisa mengantarnya menginap di hotel prodeo. Akan tetapi kita semua tahu, saat ini sangat sulit untuk bisa lolos dari jeruji besi mengingat KPK sudah mulai bekerja dengan begitu keras dan profesional.

Walaupun belakangan ini KPK sedang diserang dan dilemahkan namun mereka tak pernah gentar menjalankan tugas “bersih-bersih”. Kita semua telah menjadi saksi bagaimana banyak pejabat yang akhirnya harus menjalani hidupnya di penjara setelah berurusan dengan KPK.

Saya belum bisa memprediksi apakah nantinya Setnov ini benar-benar masuk penjara atau tidak. Akan tetapi saya yakin para pembaca Seword berharap bahwa hukum untuk para perampas uang rakyat bisa diterapkan dengan benar.

Negara ini sudah cukup tertinggal dengan bangsa lain. Salah satu penyebabnya adalah mental dan kinerja kebanyakan pejabat serta wakil rakyatnya yang bikin yang jauh dari kata layak.

Berkaca pada peristiwa penetapan tersangka terhadap Setnov ini saja sudah bisa kita simpulkan bahwa sangat sedikit pejabat dan wakil rakyat yang benar-benar bekerja untuk kepentingan bangsanya. Belum lagi kalau mengingat ratusan bahkan mungkin ribuan kasus korupsi yang lain.

Negeri ini seolah tak pernah selesai dengan sekandal penggelapan uang rakyat. Yang jika diakumulasi mungkin uangnya sudah bisa digunakan untuk menciptakan sebuah kota modern lengkap dengan fasilitasnya.

Memprihatinkan memang. Wakil rakyat yang seharusnya menjaga aspirasi dan kekayaan rakyat malah merampasnya. Konyolnya, ada yang mengatakan bahwa korupsi adalah pelumas dari pembangunan sebuah negara. Hahaha perut saya mendadak mual mendengarnya!

Belum lagi para pejabat yang tertangkap karena korupsi dan sekandal lainnya. Semua seolah menjadi sebuah warning bahwa revolusi mental memang benar-benar harus segera dituntaskan.

Jika tidak, maka pembangunan dan pencapaian kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia akan terus terhambat. Siapa dan sehebat apa pun Presiden nya, mimpi menjadikan bangsa ini bangsa yang besar menjadi semakin sulit menjadi kenyataan.

Kalau dipikir, dari sekian banyak sumber daya alam yang kita miliki seharusnya Indonesia adalah negara yang paling kaya dan paling berpengaruh di dunia. Nyaris tidak ada yang tidak kita miliki di dalam perut bumi nusantara ini.

Akan tetapi semua itu tidak ada artinya jika tidak ada perubahan mental dan perilaku dari para birokratnya. Saya mengatakan hal ini bukan bermaksud mengesampingkan perlunya perubahan mental dan perilaku rakyatnya. Keduanya sama-sama penting.

Secara sederhana bisa dikatakan bahwa kemajuan suatu bangsa itu selalu linier dengan meningkatnya mindset seluruh elemen bangsa tersebut menuju lebih baik. Ini sudah menjadi hukum alam.

Sebagai contoh, tahun 1945 Jepang mengalami bencana maha dahsyat yaitu jatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Seharusnya saat itu menjadi akhir segalanya bagi negeri Sakura tersebut.

Akan tetapi sejarah telah mencatat bagaimana begitu cepatnya Jepang mampu bangkit. Bahkan saat ini Jepang menjadi negara besar dan memiliki keuatan ekonomi yang hampir menyamai negara adidaya, Amerika Serikat.

Mengapa Jepang bisa sedemikian majunya? Jawabannya tidak lain adalah karena mindset dan perilaku dari orang Jepang yang sangat disiplin dan pekerja keras dalam segala lini kehidupan.

Saya rasa itulah yang membedakan kita dengan orang Jepang. Bukan maksud saya merendahkan bangsa kita sendiri, tapi kalau mau mengakui dengan jujur kita kalah jauh dengan Jepang soal mindset dan perilaku. Terutama dalam hal pengabdian kepada negara.

Selain disiplin dan etos kerja yang tinggi, orang Jepang memiliki “budaya malu” yang sangat melekat dalam diri setiap warga negaranya.

Seperti kisah mundurnya Menteri Ekonomi Jepang, Akira Amari, dari jabatan menteri dikarenakan tuduhan korupsi yang menimpa dirinya (BBC). Akira Amari, mengumumkan pengunduran diri walau sudah membantah menerima uang suap dari sebuah perusahaan konstruksi.

Padahal Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe sudah mengatakan agar Amari tetap pada jabatannya. Namun karena Amari merasa malu telah mencederai kepercayaan rakyat, dia lebih memilih untuk melepaskan jabatannya.

Dan masih banyak lagi pejabat di negara maju yang mengundurkan diri dari jabatannya karena merasa malu disebabkan terkena suatu kasus, terutama kasus korupsi. Seperti itulah etika dan moral baik yang seharusnya juga dimiliki oleh pejabat dan wakil rakyat di negeri ini.

Tapi hal yang berbeda akan kita temui di Indonesia. Banyak pejabat yang dengan tanpa rasa malu sedikitpun tetap bertahan di jabatannya meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam suatu kasus korupsi.

Mereka tetap senyam senyum seolah korupsi itu bukanlah sebuah aib. Bahkan ada pula yang mengatakan bahwa negara sedang “mengkriminalisasi” dirinya saat dia ditetapkan menjadi tersangka oleh hukum yang sah. Hahaha dasar gemblung!

Seperti Setnov ini, dia akan tetap menjalankan tugas sebagai Ketua DPR meskipun saat ini KPK telah menetapkan tersangka terhadap dirinya (Kompas). Dengan kata lain dia tidak akan mundur seperti Akira Amari

Memang sesuai UU MD3, Setnov tetaplah berhak menjalankan tugas sebagai anggota DPR meskipun dia sedang menjalani sebuah proses hukum. Dengan catatan proses hukum tersebut belum mengalami putusan akhir.

Sangat berbeda bukan? Sebenarnya jika mau belajar dari kasus Akira Amari, sebaiknya Setnov mengundurkan diri dari jabatannya. Selain akan menunjukkan bahwa ia bisa bersikap ksatria, juga akan mengurangi jumlah wakil rakyat yang memiliki cacat hukum.

Dan yang terpenting menunjukkan bahwa ia punya rasa malu terhadap aib yang menimpa dirinya. Ke depannya hal seperti ini akan menjadi tren yang positif di lingkungan pejabat dan wakil rakyat.

Jika tren seperti ini terus digalakkan, maka lambat laun lingkungan birokrat akan menjadi lingkungan yang bersih dari tangan panjang pengambil uang rakyat. Pada akhirnya nanti, negara akan mengalami percepatan laju pembangunan karena uang negara bisa dialokasikan dengan sempurna tanpa ada kebocoran di sana sini.

Selain itu dengan jajaran birokrat yang bersih, negara memiliki pasukan pembangun negeri yang loyal dan dedikatif. Karena mereka fokus pada pengabdian, bukan fokus pada mencari keuntungan pribadi.

Saya tidak memaksa Setnov untuk mundur dari jabatannya, tapi akan menjadi sebuah kabar yang sangat baik jika ia mengikuti jejak Menteri Ekonomi Jepang. Karena tidak ada yang salah saat kita mau belajar dan menerapkan mindset serta perilaku dari orang di negara-negara maju. Saya yakin inilah salah satu bentuk Revolusi Mental yang dimaksud oleh Presiden kita, Pakdhe Joko Widodo.

Sembari menunggu kelanjutan dari kasus e-KTP ini, saya ingin mengutip pesan dari orang-orang terdahulu :

“Jika ingin mahir berenang, belajarlah dari ikan jangan belajar kepada harimau.”

Didit Taufiq A., Salam P-B-N-U..



Source link

Be the first to comment

Leave a Reply