Alasan Hak Imunitas, Novanto Diminta Tak Abaikan Penegak Hukum


BERITA JAKARTAAhli hukum pidana Universitas Indonesia (UI) Ganjar Laksmana mengatakan, hak imunitas yang dimiliki seorang anggota DPR-RI bukan berarti bisa mengabaikan panggilan dari penegak hukum. Hal itu menanggapi mangkirnya Ketua DPR-RI, Setya Novanto terhadap panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus proyek pengadaan e-KTP.

Novanto dalam suratnya ke KPK menggunakan aturan mengenai Pasal 20A huruf (3) UUD 1945 sebagai alasan untuk mangkir. Pasal itu mengatur hak imunitas anggota DPR.

Selain itu, Novanto juga beralasan dengan menggunakan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 mengenai Hak Anggota Dewan, huruf (h) terkait imunitas. Pasal itu dijadikan alasan untuk mangkir dari panggilan. 

“Hak imunitas bukan berarti bisa menyampingkan apalagi mengabaikan penegakan hukum,” tegas Ganjar dikutif dilaman Kompas.com, Selasa (14/11/2017).

Ganjar mengatakan, seharusnya Novanto mendahulukan kewajibannya ketimbang haknya dalam kasus ini. “Mengingat proses hukum pidana dan hukum acara pidana mencari kebenaran materiil, hal-hal bersifat administratif tidak dapat menghalangi,” ujar Ganjar.

Dia menduga Novanto sengaja mengulur-ulur waktu dengan menggunakan alasan hak imunitasnya. “Selama ini tidak pernah ada anggota DPR yang menggunakan alasan tersebut, apakah cuma SN yang ‘paham’ hal itu? Tentu tidak,” ujar Ganjar.

Sebagai Wakil Rakyat, anggota DPR dinilai Ganjar mendapat Hak Imunitas agar ada perlindungan yang sedikit “lebih”, ketimbang orang biasa. Akan tetapi, kewajiban hukumnya pun lebih besar, sehingga tanggung jawab hukumnya besar pula.

“Dalam tahap penyidikan sudah pro justicia, karenanya setiap orang yang dipanggil untuk dimintai keterangan wajib memenuhinya kecuali terdapat alasan yang sah bila berhalangan. Bila tidak memenuhi panggilan ada konsekuensi hukum,” kata Ganjar.

Adapun yang dia maksud dengan konsekuensi adalah ancaman sanksi penjara karena diduga menghalangi penyidikan. “Kalau panggilan bersaksi di sidang pengadilan diabaikan pun, ada konsekuensi hukum berupa sanksi penjara,” ujar Ganjar.

Novanto sebelumnya dipanggil untuk kali ketiga sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek e-KTP dengan tersangka Dirut PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudihardjo.

Namun, Novanto kembali tak hadi dengan alasan bahwa KPK harus mengantongi izin dari Presiden Joko Widodo untuk dapat memeriksa dirinya.

Alasan ini disampaikan Novanto dalam surat yang dikirimkan ke KPK. Surat itu bertanda kop DPR dan ditandatangani Ketua DPR. (CR-3)

The post Alasan Hak Imunitas, Novanto Diminta Tak Abaikan Penegak Hukum appeared first on BeritaEkspres.com.



Source link

Be the first to comment

Leave a Reply